Rabu, 28 Februari 2018

Suka Duka Praktisi Bantuan Hukum





Dahulu,  di awal karir saya berpraktek sebagai advokat era tahun 2005 hingga 2009, pernah melakukan bantuan  hukum Probono (Jasa Cuma –Cuma) secara perseorangan  di sebuah Pengadilan Negeri Kabupaten di Sumatera Selatan, Penunjukan bantuan hukum Probono perseorangan karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri itu waktu itu belum ada suatu Lembaga Bantuan Hukum yang mendaftarkan diri untuk mengisi kekosongan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri itu dan jumlah Advokat yang berdomisili di dalam Kota itu hanya 5 orang dan yang bersedia meluangkan waktu untuk probono hanya 3 orang.
Seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya jumlah organisasi advokat dan bertambahnya  jumlah advokat yang berdomisili menetap didalam ibu kota kabupaten, Lembaga Bantuan Hukum mulai bermunculan,  baik itu yang berasal dari Organisasi Advokat maupun yang berasal dari suatu Grup Para Advokat setempat, hingga Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri maupun Pos bantuan Hukum Pengadilan Agama  dalam Kabupaten itu  berisi dengan jumlah Advokat yang cukup.
Sejak saya pindah menetap di Kota Palembang, saya sering melihat aktivitas Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan saya pernah menulis artikel tentang cara memperoleh Bantuan Hukum Gratis di blog saya ini, yang tidak saya duga adalah ternyata yang melihat dan membaca artikel tentang ini begitu cepat mengalami peningkatan hingga ribuan kali.
Setelah sering ikut bergaul dengan para Praktisi bantuan hukum di Pengadilan Negeri yang berasal Oganisasi Advokat dan yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum akhirnya saya berkenalan Dengan Rekan Sejawat DWI WIJAYANTI, SH dan MEGARIA, SH. Dari percakapan dan perkenalan dengan mereka inilah saya mengetahui sangat detail Seperti apa Praktek Bantuan Hukum Probono  itu.
Rekan sejawat DWI WIJAYANTI, SH diawal karirnya sebagai advokat hingga kini memang berbasis Lembaga Bantuan Hukum dan kini juga mengabdi di Pos Bantuan Hukum sebuah Organisasi Advokat, begitu pula Rekan Sejawat MEGARIA SH,   diawal karir aktif  sebagai Advokat langsung mengabdi di Pos Bantuan Hukum salah satu Organisasi Advokat.
Sejak saya mengenal mereka di medio Agustus hingga Oktober 2017 di Posbakum Pengadilan Negeri dan serius ikut bergabung menangani perkara bersama di bulan Desember 2017, ada banyak pengalaman dan suka duka yang aku dengar dari mereka dan juga pengalaman yang aku alami. Diantaranya sebagai berikut :  
Memberikan bantuan hukum Cuma – Cuma belum tentu dibalas dengan sesuatu itikad baik dari klien ataupun keluarga klien, terkadang memberi bantuan hukum atau pendampingan penasehat hukum bagi terdakwa dipersidangan  dianggap formalitas saja, sebatas pemenuhan ketentuan perundang undangan, siapapun tersangka atau terdakwa yang melanggar hukum pidana yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun WAJIB di dampingi Penasehat hukum di segala tingkat pemeriksaan.
Memberikan bantuan hukum Cuma – Cuma tetap mengeluarkan biaya bagi si penasehat hukum atau si advokat, hanya harus hadir dengan biaya kendaraan sendiri untuk bersidang setidaknya 8 kali persidangan, mengetik dan mencetak nota pembelaan memerlukan kertas dan alat Printer, menunggu dan melakukan persidangan memakan waktu dan energi sehingga membutuhkan asupan energi makan dan minum, bahkan ketika mengarang dan mengetik nota pembelaan untuk persidangan juga memerlukan waktu dan energi yang cukup banyak.   
Memberikan bantuan hukum Cuma – Cuma terkadang  dipandang sebelah mata oleh pihak klien, keluarga klien, Jaksa penuntut umum, ataupun majelis hakim perkara tersebut, ataupun pihak lainnya, alasannya ... jika pendampingannya saja Cuma – Cuma maka segala tindakan si penasehat hukum di persidangan dan nota pembelaannya juga akan hanya sekedarnya saja.
Memberikan bantuan hukum Cuma – Cuma sering di pandang tempat akhir mencari bantuan hukum karena tidak mampu membayar advokat yang berkantor hukum, yang be’rekanan lebih dari 2 orang, yang telah memblok diri dengan tarif minimal, atau karena alasan lain yang sangat prinsip.
Kantor bantuan hukum sering di identikkan sebagai tempat advokat  belajar melakukan persidangan, belajar membuat berkas perkara, belajar membuat surat – menyurat terkait perkara, belajar administrasi kantor hukum, belajar berorganisasi bergaul dan berinteraksi dengan sesama rekan sejawat atau seprofesi.  
Kantor bantuan hukum sering di kritik karena ada meminta bantuan biaya operasional kepada klien atau keluarganya, padahal diketahuinya kantor bantuan hukum itu TIDAK ADA pihak penyandang dana operasional untuk melaksanakan persidangan.
Kantor bantuan hukum juga sering dipandang suka pilih-pilih perkara, hanya mencari perkara yang berpotensi akan bisa di ekspos ke Publik melalui media massa surat kabar atau media massa televisi.
Padahal .... FAKTANYA : 
Bagi seorang advokat, tampil mendampingi dan membela terdakwa di persidangan merupakan salah satu dari PAPAN IKLAN bagi si advokat, disanalah ianya menampilkan kualitas dan kuantitasnya secara maksimal, hasil dari persidangan dan penampilan akan menjadi REFERENSI atau RUJUKAN bagi yang menyaksikan si advokat bersidang, di waktu berikutnya ketika ada yang pencari keadilan membutuhkan seorang advokat untuk mendampingi  dan membela terdakwa, orang yang mengenal si advokat akan menunjuk atau mengarahkan agar menggunakan jasa ke si  advokat itu saja.
Bukan rahasia lagi, bahwa advokat yang sudah ternama dan yang disebut terbilang sukses, rata – rata diawal karirnya atau di setiap tingkat masa karirnya pernah melakukan pendampingan atas terdakwa secara Probono.
Demikian sekelumit suka duka Praktisi Bantuan Hukum, masih banyak pengalaman yang belum tertulis, semoga yang sekelumit ini bermanfaat bagi pembaca, dan disukai serta di ikuti oleh peminat jadi pelaku praktisi bantuan hukum.

Penulis,
Fauzan Daromi, SH.


Rabu, 04 Januari 2017

Usaha Kecil Menegah Bersama





Gambar diatas adalah salah satu contoh / ilustrasi usaha kecil menengah bersama, usaha kecil menengah bersama yang penulis maksud adalah, usaha kecil yang dikelola bersama oleh sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan bersama.  Contoh usaha tersebut adalah penjualan makanan ringan atau kue untuk sarapan pagi ataupun untuk cemilan.
Adapun bentuk kerjasamanya sebagai berikut:

  • Pemilik tempat usaha yang berbentuk warung kopi hanya menyediakan tempat berjualan dan ianya hanya menjual minuman semacam Kopi, teh, dan lain lain.

  • Sebaiknya Pilihlah pemilik warung yang lokasi warungnya strategis, misalnya, dekat Sekolah Dasar, dekat pusat belanja sayur mayur disekitar anda, di dekat jalan persimpangan, di dekat pangkalan Ojek atau Becak, dekat perkantoran, dan lain lain.

  • Makanan atau kue yang dijual dipasok dari sekelompok orang pihak lain secara tetap. Dan makanan atau kue tiap orang yang memasok atau yang menitip tidak boleh sama.

  • Makanan atau kue tidak boleh sama tujuannya untuk menghindari persaingan, jadi pemasok makanan atau kue harus pandai – pandai membuat makanan atau kue yang enak dan menarik namun tetap menguntungkan.

  • Jumlah makanan atau kue yang dipasok/dititipkan kepada pemilik warung tidak berbatas, jika hasil informasi dari pemilik warung makanan atau kue salah satu pemasok benyak diminati, maka dapatlah pemasok menambah jumlahnya di hari berikutnya.

  • Jika harga jual per  makanan / kue pemilik warung adalah Rp. 1000 (seribu) rupiah, maka harga pemasok/ penitip  makanan /kue harus dibawah itu, semisal Rp.700 (tujuh ratus) rupiah  sesuai kesepakatan, selisih Rp.300 (tiga ratus) rupiah adalah upah bagi si pemilik warung selaku pihak yang menjualkan.

  • Pemilik warung hanya menerima upah sesuai jumlah makanan atau kue yang terjual.

  • Biasanya pemasok mulai memasok makanan atau kue  ke Pemilik warung pada pukul 05.30 Pagi hari bersamaan dengan warung buka.

  • Target / sasaran pembeli kue adalah Ibu rumah tangga yang membeli kue untuk sarapan pagi dirumah untuk keluarganya atau untuk bekal anaknya bersekolah. Biasanya anak - anak berangkat ke sekolah berkisar Pukul 06.00 hingga pukul 07.00 pagi.

Demikian uraian penulis tentang usaha kecil menengah bersama, tulisan ini bersumber dari pengamatan penulis pada usaha tetangga penulis di kota palembang, semoga tulisan yang sekelumit ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis,
Fauzan Daromi,SH

Minggu, 18 September 2016

RUANG BEBAS BACA di Palembang






Gambar ini penulis ambil tadi sore di Taman Bermain  dan olah raga KAMPUS, depan  TVRI Palembang. jujur saja, penulis baru mengetahui  di kota Palembang ada suatu komunitas  bidang pendidikan yang khusus bergerak mengenai peningkatan minat baca. Penulis kemudian berkomunikasi dengan salah satu anggota komunitas seorang wanita yang berada di sekitar Ruang Bebas Baca.

Komunitas bebas baca dilakukan oleh sekumpulan pemuda pemudi dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, mahasiswa, pekerja, atau siapapun yang mempunyai visi dan misi meningkatkan minat baca. Komunitas ini bekerja secara sukarela,  mereka menyempatkan diri sore hari membawa sejumlah buku dengan sarana dan peralatan seadanya ke tempat umum seperti taman bermain, taman olah raga dan tempat-tempat lain yang sejenis. Ditempat tersebut mereka memamerkan aneka macam buku bacaan yang mereka bawa.

Buku yang mereka bawa bersumber dari  SUMBANGAN pribadi seseorang, dari pengamatan penulis, buku yang dipamerkan diantaranya ada buku biografi, buku novel, buku sastra, dan lain – lain. Menurut keterangan anggota komunitas tersebut, buku yang terkumpul cukup banyak, kebetulan di tempat ini sore ini tidak membawa buku untuk kalangan anak – anak, buku anak – anak dibawa rekanan yang lain di tempat lain.

Buku yang dipamerkan Bebas dibaca ditempat itu oleh semua kalangan, GRATIS. Bagi  masyarakat umum yang juga peminat dalam hal peningkatan minat baca dapat menyumbangkan bukunya ke komunitas ini.  Penyerahannya dapat langsung  ke tempat yang bertuliskan RUANG BEBAS BACA yang ada di tempat umum tertentu.

Dari pengamatan penulis, ternyata ada banyak manfaat membaca di RUANG BEBAS BACA , diantaranya :

  • Untuk membaca banyak buku tidak harus mengeluarkan biaya beli buku atau sewa buku.

  • Untuk membaca banyak buku tidak harus ke toko buku atau ke ruang Perpustakaan.

  • Untuk mengisi waktu luang membaca  buku diluar rumah atau kantor tidak harus membawa buku.

  • Membaca buku diruang terbuka seperti taman dapat dilakukan dalam keadaan rileks, bisa dengan menggelar tikar  sambil duduk lesehan, sambil berbaring, sambil minum dan ngemil,  sambil merasakan suasana nyaman atau udara segar pagi / sore hari di taman tersebut, atau sambil melakukan aktivitas lainnya.

  • Membaca diruang terbuka suasananya tidak monoton,  mampu FOKUS  membaca di tengah keramaian adalah suatu tantangannya.

  • Membaca diruang terbuka tentu sangat digemari  kalangan anak – anak, kalangan remaja, kalangan mahasiswa, kalangan pemuda, kalangan pendidik, karena suasana bebas dan berbeda dibandingkan membaca diruang perpustakaan atau diruang kerja yang monoton  tentu menjadi alasan Utamanya.

Dari sekelumit manfaat yang penulis uraikan tersebut, tentu masih banyak manfaat - manfaat lainnya, kalau nantinya Ruang bebas baca ini berkembang dengan pesat di kota Palembang, tentu akan ada manfaat bagi masyarakat terkait peningkatan intelektual seseorang dalam menjalani pendidikan dan menjalani pekerjaan masing- masing serta dalam hal bergaul antar sesama manusia. Semakin baik dan tinggi kualitas inteletual seseorang akan semakin baik perannya bagi masyarakat dan Negara Indonesia.

Demikian tulisan penulis, semoga bermanfaat bagi pembaca.

Penulis,
Fauzan Daromi,SH

Jumat, 05 Agustus 2016

Pencemaran nama baik dan Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Media Sosial




Media sosial merupakan salah satu sarana penghubung antara satu individu ke individu lainnya, hubungannya bukan hanya sekedar penyampaian berita dan pesan serta percakapan langsung, melainkan sudah sampai ke tingkat penyampaian foto, dokumen, video serta kombinasi dari semua itu.

Seiring perkembangan teknologi komputer, perangkat komunikasi seperti Telepon seluler juga mengalami kemajuan sangat pesat. Untuk dapat mengakses media sosial apapun, kini sudah dapat dilakukan dan ditemukan fiturnya secara lengkap dalam sebuah perangkat komunikasi.

Kecanggihan cara berKomunikasi melalui media elektronik tentunya juga ada efek negatifnya, sudah banyak contoh kasus akibat  media sosial yang merugikan pihak lain. Karena ada kerugian tentunya harus ada payung hukum untuk menjerat pelaku pelanggar penggunaan media sosial.   Salah satu kasus yang penulis contohkan adalah Pencemaran nama baik dan kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Media sosial yang penulis contohkan adalah facebook, karena penulis pandang aplikasi facebook tidak hanya menampilkan status tulisan suatu keadaan pengguna dan komentar teman – teman pengguna, tapi status yang ditampilkan bisa lebih dari tulisan, bisa foto, bisa video, bisa tautan berita dan sebagainya. Karena bervariasi ragam bentuk status  serta bervariasi ragam bentuk komentarnya, maka berakibat timbulnya rasa suka dan tidak suka dari pembuat status atau pekomentar status yang kemudian dapat berujung menjadi suatu sengketa antar pengguna media sosial.

Dalam hal ini, Penulis  hanya sekedar memberi sedikit gambaran kepada pengguna media sosial mengenai  akibat hukum penggunaan  media sosial. Penulis juga menguraikan  beberapa ketentuan  hukum secara umum saja,  sekedar agar pengguna media sosial agar bersikap berhati – hati, teliti, cermat dan cerdas serta aman dalam berinteraksi di media sosial.

Berdasarkan Peraturan pemerintah pengganti Undang – undang (Perpu) nomor 2 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat Pasal 1 angka 1, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah  hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1 angka 2, dimuka umum adalah dihadapan orang ramai, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau diihat setiap orang.
BAB IV bentuk – bentuk dan tata cara penyampaian pendapat  dimuka umum pada Pasal 8 Ayat (1) berbunyi: bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dilaksananakan dengan:  pada huruf d berbunyi: pemaparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
Media massa elektronik tersebut tentunya yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang  internet dan transaksi elektronik (UU. ITE). Jadi ... pemaparan di media massa sama dengan pemaparan di muka umum.   

Dalam buku kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya terbitan POLITEIA BOGOR 1988, penulis R.SOESILO. BAB XVI PENGHINAAN, Pasal 310 Ayat (1) berbunyi:  barang siapa sengaja merusak kehormatan nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatuperbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau Denda sebanyak- banyaknya RP.4.500,--
Pada penjelasannya angka 1, pengertian menghina yaitu: menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggauta kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang tersebut dalam pasal 281 KUHP.
Pada penjelasannya angka 2, penghinaan itu ada 6 macam, ialah:

  1.    Menista, Pasal 310 Ayat (1) KUHP. 
  2.     Menista dengan surat, Pasal 310 Ayat (2) KUHP. 
  3.    Memfitnah, Pasal 311 KUHP. 
  4.    Penghinaan ringan, Pasal 315 KUHP. 
  5.    Mengadu secara memfitnah, Pasal 317 KUHP. 
  6.    Tuduhan secara memfitnah, Pasal 318 KUHP.

Dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Internet dan transaksi elektronik  Bab VII perbuatan yang dilarang,  pada Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pada Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat(3), atau Ayat(3) dipidana dengan pidana penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Demikian sedikit uraian mengenai peraturan perundang undangan yang terkait perkara pencemaran nama baik dan kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial atau di muka umum. Semoga uraian singkat  dari penulis bermanfaat bagi pembaca.

Penulis,
Fauzan Daromi,SH