Cara mengajukan Praperadilan

Ini adalah foto penulis dan rekan advokat saat mengajukan Praperadilan beberapa tahun lalu di Pengadilan Negeri Palembang. Penulis ingin berbagi pengetahuan mengenai apa itu praperadilan dan bagaimana pengajuannya serta bagaimana acara persidangannya.

Sering kita saksikan berita di Media Massa, ada pengajuan perkara di Pengadilan Negeri yang namanya PraPeradilan sebelum persidangan perkara tersebut, jika terkabulnya permohonan praperadilan oleh Hakim, maka akan ada akibat hukum dan rasa keadilan hukum bagi tersangka.

Berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Biasa disebut Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP) pada Pasal 1 angka ke 10 (dan pada Pasal 77 – Pasal 81) pengertian PraPeradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu PENANGKAPAN dan atau PENAHANAN atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.
2. Sah atau tidakya PENGHENTIAN PENYIDIKAN atau PENGHENTIAN PENUNTUTAN atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. permintaan GANTI KERUGIAN atau REHABILITASI oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

dan berdasarkan Yurisprudensi / Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK nomor: 21/PUU-XII/2014 pada pokoknya menyatakan : PENETAPAN TERSANGKA merupakan objek Praperadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat mengajukan Praperadilan  harus memenuhi ketentuan beberapa hal diantaranya: 

• Tersangka sudah ditangkap.
• Tersangka sudah ditahan dan menjalani penahanan.
• Penyidik Polisi menerbitkan surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan alasan hukum, Jaksa Penuntut Umum menerbitkan surat pemberitahuan Penghentian penuntutan.
• Adanya proses perkara atas tersangka yang tidak diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri.

Waktu pengajuan PraPeradilan diatur pada Pasal 82 Ayat (1) yang berbunyi: 

• Huruf a, dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
• Huruf c, pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat – lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
• Huruf d, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut GUGUR.
• Huruf e, putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Praperadilan dipimpin oleh  Hakim tunggal  yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHAP.

Tahapan acara persidangan praperadilan seperti persidangan pidana yakni:  Pembacaan gugatan praperadilan dari Pemohon, Jawaban dari Termohon, lalu Pembuktian surat dan saksi – saksi dari Pemohon, Pembuktian  surat dan saksi – saksi dari Termohon, pembacaan Putusan. Mengenai Alat Bukti tetap merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 82 Huruf  b KUHAP terkait ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.

Isi putusan dan pelaksanaan putusan Praperadilan diatur pada Pasal 82 Ayat (3) yang berbunyi: 

• Huruf a, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing – masing harus segera membebaskan tersangka.  
• Huruf b, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
• Huruf c, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
• Huruf d,  dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Banding atas putusan praperadilan hanya dapat dilakukan oleh Termohon (penyidik polisi atau jaksa penuntut umum) mengenai putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian Penyidikan atau penuntutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP).

Demikian tulisan penulis tentang apa dan bagaimana mengajukan PraPeradilan, semoga tulisan yang sekelumit ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis,

FAUZAN DAROMI, SH